UU No. 1 Tahun 1970: Dasar Hukum K3 yang Wajib Dipahami

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan "konstitusi" atau payung hukum induk bagi seluruh regulasi K3 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diundangkan pada 12 Januari 1970 (yang kemudian diperingati sebagai Hari K3 Nasional), undang-undang ini menggantikan peraturan peninggalan kolonial Veiligheidsreglement 1910 dengan paradigma perlindungan tenaga kerja yang modern.

Undang-Undang Keselamatan Kerja — dasar yuridis seluruh kewajiban syarat keselamatan kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, maupun di udara.

— UU No. 1 Tahun 1970

Tiga Tujuan Pokok UU No. 1 Tahun 1970

Filosofi perlindungan keselamatan kerja bertumpu pada tiga tujuan fundamental:

• 1. Melindungi Tenaga Kerja: Menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja agar potensi bahaya dieliminasi
• 2. Menjamin Sumber Produksi: Memastikan setiap sumber produksi, mesin, instalasi, dan bahan dapat digunakan secara aman, efisien, dan produktif
• 3. Meningkatkan Kesejahteraan Nasional: Mendorong kelancaran proses produksi nasional bebas dari kerugian akibat insiden kerja

Syarat-Syarat Keselamatan Kerja (Pasal 3)

UU 1/1970 Pasal 3 menetapkan arah kebijakan teknis keselamatan kerja di antaranya: mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran, dan ledakan; memberi kesempatan jalan penyelamatan diri; memberi pertolongan pada kecelakaan; menyediakan APD; serta memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban tempat kerja.

Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja (Pasal 12)

Tenaga kerja memiliki kewajiban memberikan keterangan yang benar kepada pegawai pengawas, memakai APD yang diwajibkan, dan menaati syarat K3; serta memiliki hak meminta pengurus melaksanakan syarat K3 dan menyatakan keberatan bekerja pada pekerjaan di mana syarat K3 diragukan.