Apa Itu Ahli K3 Umum Kemnaker RI?

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (Ahli K3 Umum) Kemnaker RI adalah salah satu posisi kunci yang secara eksplisit dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Berbeda dari sertifikasi pelatihan biasa, pemegang predikat ini mendapatkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) dan Lisensi Resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

— Permenaker No. 02/MEN/1992

Melalui penunjukan tersebut, Ahli K3 Umum bertindak sebagai kepanjangan tangan pengawas ketenagakerjaan pemerintah di dalam internal perusahaan, dengan kewenangan hukum untuk memeriksa kondisi kerja, meminta keterangan, dan memberikan rekomendasi pencegahan kecelakaan kerja kepada pimpinan puncak.

Kewajiban Pokok Ahli K3 Umum Menurut Regulasi

Sesuai Permenaker 02/1992 Pasal 9 dan 10, kewajiban dan wewenang Ahli K3 Umum meliputi:

• Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 sesuai bidang yang ditugaskan
• Memberikan laporan triwulan pelaksanaan K3 perusahaan kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk melalui Dinas Tenaga Kerja setempat
• Menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan
• Memasuki tempat kerja untuk memeriksa mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan, dan lingkungan kerja
• Meminta keterangan dan bukti pelaksanaan syarat K3 dari pihak terkait di perusahaan

Perbedaan Sertifikat Pembinaan vs SKP Ahli K3 Umum

Banyak calon peserta belum memahami perbedaan antara sertifikat pelatihan dan SKP:

Kriteria Perusahaan yang Wajib Memiliki Ahli K3 Umum

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 dan Permenaker 02/1992, setiap tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang buruh atau lebih, atau kurang dari 100 orang buruh namun memiliki tingkat bahaya tinggi (bahan kimia, peledak, radiasi, bejana tekan, konstruksi), wajib memiliki minimal satu orang Ahli K3 Umum berpenunjukan aktif.